This is Swillsond M Kwalik's Typepad Profile.
Join Typepad and start following Swillsond M Kwalik's activity
Join Now!
Already a member? Sign In
Swillsond M Kwalik
PAPUA TIMIKA
WEST PAPUA
Interests: BAB I LANDASAN PEMERINTAHAN DAERAH Negara Indonesia adalah Negara kesatuan.gagasan Negara kesatuan diterangkan secara jelas dan konkrit dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam setiap ketentuan perundang-undangan yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.dalam pembukaan UUD 1945 Di sebutkan: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejaterahan umum…” Selanjutnya untuk mempertegas gagasan Negara kesatuan sebagai ketentuan hukum maka pada pasal 1 ayat(1) UUD 1945 di rumuskan:..” Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republic”. Dalam pembukaan ini, di terima aliran pengertian Negara kesatuan,Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Dengan demikian Negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan.negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan,meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.inilah salah satu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan. Namun demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social untuk seluruh rakyat Indonesia,republic Indonesia dibagi dalam beberapa daerah,pembagian tersebut adalah konsekuensi logis dari sistem pemerintahan yang desentralistis dan demi kemudahan manajemen pemerintahan mengingat luas daerah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang banyak.mengingat pentingnya pengaturan mengenai ketentuan tentang pemerintahan daerah dalam struktur Negara kesatuan republic Indonesia.maka dalam pasal 18 UUD 1945 setelah amademen ke-2 Tahun 2000 di rumuskan cukup rinci sebagai berikut: 1. Negara kesatuan republic Indonesia dibagi atas kabupaten dan kota,yang tiap-tiap provinsi,kabupaten,dan kota itu mempunyai pemerintah daerah,yang di atur dengan undang-undang. 2. Pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupaten.dan kota mengatur,mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3. Pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupaten,dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4. Gubernur,bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU di tentukan sebagai urusan pemerintah. 6. Pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Susunan dan tata cara penyelegaraan pemerintahan daerah di atur dalam undang-undang. Selanjutnya sesuai dengan semangat reformasi dan pembatasan system sentralistis,MPR dalam Amademen ke-2 UUD 1945 Tahun 2000 merumuskan dalam pasal 18 A dan pasal 18 B sebagai berikut: 1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi,kabupaten,dan kota,atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2. Hubungan keuangan,pelayanan umum,pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di atur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18 B: 1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionanya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia,yang diatur dalam undang-undang. Rumusan pasal 18 UUD 1945 sesudah di amademen suadah lebih rinci tegas di bandingkan sebelum amademen.dari perumusan UUD 1945 tersebut,jelas bahwa pasal 18 menjadi landasan pembentukan pemerintah daerah yang akan di atur dengan undang-undang; bahwa daerah-daerah dimaksud akan berstatus otonom dan akan memiliki DPRD,serta pemerintah didaerah. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 18 UUD 1945 menjadi merupakan landasan hokum pembentukan pemerintah daerah berikut aparat-aparat pelaksanaannya,yang salah satu unsure pentingnya ialah adanya semacam badan perwakilan daerah yang dalam perkembangannya menjelma menjadi DPRD,serta pemerintah di daerah. Jika diringkaskan isi pasal 18.18 A 18 B UUD 1945 Menurut Marbun(2005:13)akan dijumpai pokok-pokok pengertian sebagai berikut: 1. Daerah tidaklah bersifat”staat”atau(dalam negara); 2. Wilayah Indonesia mula-mula akan dibagi dalam pronvinsi-provinsi. Provinsi kemudian akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten dan kota; 3. Daerah-daerah itu adalah daerah-daerah otonom atau daerah administrasi; 4. Di daerah otonom dibentuk DPRD yang anggota-anggotanya di pilh melalui pemilihan umum; 5. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hokum adat beserta hak-hak trdisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republic Indonesia. Untuk menjabatkan sis pasal 18 UUD 1945,maka letentuan tersebut menghendaki di bentuknya undang-undang yang mengatur tentang system pemerintahan di daerah.Namun mengingat sempitnya waktu dan keadaan ketika permulaan kemerdekaan tahun 1945,maka panitia persiapkan kemerdekaan republic Indonesia sebagai berikut: I. Untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia di bagi dalam delapan provinsi yang masing-masing kepalai oleh seorang gubernur.dan provinsi tersebut ialah: 1. Jawa barat 2. Jawa tengah 3. Jawa timur 4. Sumatera 5. Borneo(kemudian berubah menjadi Kalimantan) 6. Sulawesi 7. Maluku 8. Sunda kecil. II. Daerah provinsi di bagi dalam kedisidenan yang di kepalai oleh seorang residen di bantu oleh komite nasional daerah. III. Untuk sementara waktu kedudukan kooti(swapraja)dsbnya di teruskan seperti sekarang. IV. Untuk sementara waktu kedudukan kota(gemeente) di teruskan seperti sekarang(koesoeddiprodjo,1951:114). Tugas: Jelaskan apa yang menjadi landasan hukumdari pemerintah daerah?. BAB II SEJARAH TERBENTUKNYA UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Gerakan reformasi tahun 1998 yang di mulai dari Jakarta menyusul berakhirnya pemerintahan presiden Soeharto memberikan pengaruh ke berbagai daerah di Indonesia.Gerakan seperatisme di beberapa daerah yang sudah sejak lama menyatakan tidak puas denganpemerintah an sentralistis seperti di Aceh dan Papua memanfaatkan masa transisi itu untuk semakin meningkatkan gerakan seperatisme mereka.periode awal setelah berakhirnya pemerintah orde baru digunakan oleh sejumlah daerah untuk meminta keadilan dan kewenangan lebih besar untuk mengola daerahnya sendiri.ada kekhawatiran ketika itu Negara kesatuan republic Indonesia menghadapi potensi besar untuk mengalami perpecahan. Ramlan surbakti(2002) mengemukakan bahwa pemerintah orde baru menggunakan pradigma kekuasaan yang satu terpusat dan seragam dalam tiga wujud yaitu: Pertama,sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat,eksekutif dan presiden yang diyakini sebagai prakondisi bagi stablitas politik untukmelaksanakan pembangunan nasional. Kedua,pembentukan budaya nasional oleh Negara sebagai pengganti budaya local(penyeragaman budaya) sebagai prakondisi bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga,sentralisasi redistribusi kekayaan nasional yang di nilai akan menjamin pemerataan dan keadilan social. Munculnya gerakan reformasi yang disertai gelobang tuntutasan ketidak puasan masyarakat di berbagai daerah mengenai pola hubungan antara opusat dan daerah yang tidak rasakan tidak adil mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yaitu dengan mengganti UU Nomor 5 tahun 1974 UU Nomor 22 tahun 1999 tentang perintah daerah.selain itu di keluarkan juga UU NO.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Satu Tahun kemudian yaitu 2002 di lakukan perubahan Bab VI UUD 1945 mengenai pemerintah daerah dari yang semula hanya terdiri dari satu pasal tanpa ayat menjadi tiga pasal dan 11 ayat.dengan demikian perubahan undang-undang pemerintah daerah telah lebih dahulu di lakukan dari pada amademen UUD 1945 Mengenai pemerintah daerah. UU NO.5 Tahun 1974 yang berlaku selama pemerintah orde baru di pandang sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah karena mengandung sejumlah kelemahan antara lain: menjadikan gubernur sebagai penguasa tunggal daerah,kedudukan lembaga legislative daerah(DPRD) yang lemah dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang terlalu dominan dalam urusan pemerintahan daerah. Berpihak dari kelemahan-kelemahan subtansial dan tuntutan demokratisasi di area reformasi,maka UU NO.5 Tahun 1974 di ubah dengan UU NO.22 Tahun 1999 yang lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi,peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Penerapan UU NO.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah ternya bukan tanpa masalah,dengan kata lain pelaksanaan UU tersebut pada prakteknya tidak selalu berjalan mulus salah satu penyebabnya adalah karena UU tersebut menjadikan lembaga legislative daerah (DPRD) menjadi terlalu berkuasai. Kondisi ini menyebabkan kekuasaan DPRD menjadi ancaman terhadap kedudukan kepala hinggdaerah,sehinga kepala daerah menjadi gampang tunjuk terhadap kemauan DPRD. Pada tahun 2004 DPR mengajukan rancangan UU pemerintah daerah yang baru untuk mengganti UU NO.22 Tahun 1999. BAB III AZAS PEMERINTAHAN DAERAH Ditinjau dari segi ketatanegaraan dan,maka masalah pemerintaha daerah merupakan masalah structural dari suatu Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan,maka dapat terjadi beberapa kemungkinan terhadap kedudukan kekuasaan tersebut,yaitu: Pertama perlimpahan sebagaian kekuasaan kepada orang-orang dari pusat kekuasaan yang berada pada cabang-cabangnya untuk menyelenggrakan urusan cabangberdasarkan inisiatif sendiri dengan berpedoman pada kebijaksanaan pusat kekuasaan. 1. Azas desentralisasi Azas ini menghendaki adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan.mengiat banyaknya segi kehidupan manusia yang terbesar di seluruh wilayah Negara menyebabkan penyelenggaraan pemerintah menurut garis kebijaksanaan dari pusat tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Azas desentralisasi memiliki beberapa keuntungan seperti pemusatan dan penumpukan kekuasaan dapat di hindari, di samping itu desentralisasi merupakan perwujudan domokrasi karena mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan. Namun demikian azas desentralisasi juga memiliki kelemahan misalnya membuka kemungkinan adanya daerah untuk melepaskan diri dari ikatan pemerintahan pusat khususnya apabila garis-garis kewenangan yang diserahkan kepada daerah tidak secara tegas dirumuskan. Penerapkan azas desentralisasi ini menghasilkan daerah otonom dan bentuk pemerintah daerah otonom. UU NO. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa pemerintaha daerah menjalakan otonomi seluas-luasnya,(pada masa orde baru prinsip pemberian “otonomi seluas-luasnya” ini dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya terhadap keutuhan Negara kesatuan RI. Dalam no. 5 tahhun 1974 dinyatakan bahwa prinsip yang di pakai adalah ) otonomi yang nyata dan bertanggung jawab”). UU PEMDA Tahun 2004 juga menyebutkan otonomi aderah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonomi menurut UU PEMDA tahun 2004 didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republic Indonesia. Berdasarkan definisi daerah otonm tersebit maka dapat disimpulkan bahwa suatu daerah disebut daerah otonom sebab dia memiliki dua syarat mutlak yatui: 1). Memiliki masyarakat(warga) dan; 2) memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Selain itu suatu daerah otonom disebut demikian karena memiliki pemerintahan (kepala daerah) dan lembaga perwakilan(parlemen) sendiri. Dengan demikian syarat suatu daerah otonomi sama dengan syarat berdirinya suatu Negara yaitu: 1. Memiliki masyarakat; 2. Memiliki wil;ayah Negara; 3. Memiliki pemerintahan dan; 4. Memiliki lembaga perwakilan(parlemen). Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 tersebut mengsyratkan adanya pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan penerapkan azas desentralisasi. Tiga ajaran yang menentukan pembagian wewenang dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu: 1. Ajaran rumah tangga formil 2. Ajaran rumah tangga materil 3. Ajaran rumah tangga riil. Ajaran rumah tangga formil: menurut ajaran ini,untuk hal-hal apa saja yang menjadi urusan pemerintahan daerah maka harus terdapat pegangan yang tegas kepda ketentua n yang bersifat formil. Ajaran rumah tangga materiil: menurut ajaran ini,untuk mengetahui hal apakah yang termasuk urusan rumaha tangga daerah atau pusat maka orang harus melihat kepada materi yang akan di urus itu. Ajaran rumah tangga riil: Urusan rumah tangga yang di dasarkan kedapa kebutuhan dan keadaan yang nyata yaitu bahwa suatu urusan tertentu karena suatu keadaan berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya, maka urusan yang sebelumnya merupakan urusan daerah namun karena urusan itu menurut keadaan sekarang menjadi bersifat nasional maka perlu di lakukan oleh pemerintah pusat.
Recent Activity
Swillsond M Kwalik is now following Zecilcx
Apr 22, 2013
Image
ULAH DARI KEHADIRANNYA PT-FREEPORT INDONESIA(PT-FI) Ulah dari Kehadirannya PT Freeport Indonesia (PT-FI) Mengundang banyak masalah dari pihak keamanan TNI dan POLRI Terhadap Rakyat papua yang tidak tahu apa-apa dari tahu ke tahun hingga saat ini tidak ada titik temu/perubahan terhadap rakyat pribumi khususnya Kabupaten Mimika dan sekitarnya.malahan pengorbanan nyawa rakyat... Continue reading
Posted Apr 22, 2013 at Swillsond M Kwalik's blog
Swillsond M Kwalik is now following Writing Spirit
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following wordplayhouse®
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following William Wegman
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Wil
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Wendy
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Account Deleted
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Urban Works
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following UglyLikeMe
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following TheScenestar
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following The Process Ninja
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following The Diet Guy
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Tammeus
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Suburban Homestead
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Stitch Rabbit
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Steve
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Small Sweet Steps
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Shelley Klammer
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Sarah
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Sally Whittle
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Ross Pipes
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Robert Armstrong
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following richard fulco
Apr 22, 2013
Swillsond M Kwalik is now following Ranu Rajkarnikar
Apr 22, 2013